KORANOGOR,com,TANGERANG-Presiden Joko Widodo resmi membuka Rapat Kerja Nasional Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Rakernas BPP HIPMI) ke-XVIII di Nusantara Hall, ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (31/08).
Bertemakan “Kolaborasi Pengusaha Muda Mendorong Keberlanjutan Pembangunan Indonesia Maju”, Rakernas ini dilandaskan visi dan misi HIPMI untuk tetus mennciptakan sinergi dan kolaborasi aktif dengan pemerintah dan multisektor untuk kemajuan Indonesia.
Dalam rangkaian acara ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) BPP HIPMI Dr. Anggawira, M.M, M.H. kembali menekankan bahwa hilirisasi adalah kunci untuk perwujudan Sustainable Development Goals (SDGs) melalui pertumbuhan ekonomi. “Jadi hilirisasi ini kan konsepnya meningkatkan nilai tambah suatu komoditas.
Seperti yang disampaikan Bapak Presiden dalam sambutan beliau tadi, hilirisasi ini menjadi jalan untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Bahkan Presiden Jokowi mengatakan bahwa beliau akan menitipkan pesan kepada Presiden selanjutnya agar hilirisasi terus dijalankan. Saya rasa ini sudah sangat tepat.
Tantangannya adalah, bagaimana agar hilirisasi ini tidak sekedar menjadi ‘jualan politik’ namun menjadi kebijakan yang benar-benar diimplementasikan secara berkelanjutan,” ucap Anggawira.
“Salah satu wujud nyata hilirisasi di Indonesia adalah larangan ekspor komoditas mentah, yang diregulasi melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Kita tahu, program hilirisasi yang pertama dilakukan adalah larangan ekspor nikel mentah sejak awal 2020 lalu. Ini merupakan komitmen pemerintah saat ini untuk optimilasisasi SDA yang ada dan ujung-ujungnya mendorong pertumbuhan ekonomi.
Perlu kita apresiasi, sambil terus mengambil peran sebagai kolaborator yang ikut bersinergi, juga sebagai pengawas dari sisi pengusaha, apakah impelentasinya sudah benar-benar efektif dan tidak tebang pilih.
Afirmasinya dari pemerintah harus jelas dan konkret,” ungkap pria kelahiran Indramayu ini.
Selain hilirisasi, Anggawira menceritakan satu hal yang menarik dari Rakernas ini adalah komitmen HIPMI untuk ambil bagian dalam menekan angka stunting di Indonesia melalui Nota Kesepahaman (MoU) bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (disingkat BKKBN).
“Selama ini HIPMI kental berfokus pada diskursus usaha karena memang asosiasi pengusaha. Namun kali ini, Rakernas HIPMI juga menjadi momentum penandatanganan MoU dengan BKKBN untuk mengurangi angka stunting.
Gizi baik adalah fondasi bagi tumbuh kembang generasi masa depan bangsa, fondasi untuk anak-anak kita mampu belajar dan berkembang secara maksimal, baik itu nantinya jadi pengusaha, profesional, politisi, akdemisi, apapun itu,” ungkap Anggawira.
“Oleh sebab itu, nasib generasi masa depan bangsa ya harus menjadi beban dan tanggung jawab kita bersama, bukan satu aktor pemerintah saja. Seperti yang Ketum (Akbar Himawan Buchari) sampaikan tadi, HIPMI harus focus berkolaborasi, bersinergi.
Menekan angka stunting ini menjadi satu bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) hingga menjadi talenta-talenta yang unggul dalam menyambut Indonesia EMAS 2045, ” tambah Sekjen BPP HIPMI yang akrab disapa AW ini.
HIPMI sebagai organisasi pengusaha muda terbesar dengan jaringan yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia berupaya untuk terus melakukan kaderisasi pengusaha sebagai pejuang di garda terdepan perekonomian dan berbagi pengetahuan tentang pentingnya berwirausaha demi penguatan ketahanan ekonomi nasional.
