KORANBOGOR.com,JAKARTA-KORANBOGOR.COM. JAKARTA. Perkumpulan Perjuang Anak Indonesia memenuhi panggilan Komisi VIII DPR RI guna diminta terkait kekosongan Hukum Terhadap Anak korban Perceraian (28/08).
Para pejuang anak yang tiba di ruang rapat Komisi VIII sekiranya pukul 13:30 wib, diterima oleh pimpinan rapat dari Fraksi PDIP IGN Kesuma Kelakan dan anggota Rapat Fraksi PKS Nur Azizah,Fraksi PDIP Matindas Rumambi,Fraksi Gerindra Husni,langsung mempersilahkan untuk memaparkan kekosongan hukum yang dimaksud oleh para Pejuang Anak.
Menurut Pimpinan rapat dirinya akan mencari solusi dari masalah yang didengar tentang korban perceraian hak asuh anak.
“Komisi 8 akan mencari solusi permasalahan anak korban perceraian tentang hak asuh anak salah satunya dengan aturan sangsi pidana terutama bagi pihak yang melanggar putusan pengadilan tentunya akan berkolaborasi dengan kementerian pemberdayaan wanita dan perlindungan anak dan lembaga lintas sektor lainnya”, ujar IGN Kesuma Kelakan kepada pejuang anak.
Kedepannya Komisi VIII akan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain sesuai dengan tupoksinya, terkait kekosongan hukum terhadap anak korban perceraian, Matindas juga mengatakan dirinya berempati terkait apa yang telah terjadi oleh para pejuang anak.
“Pengadilan juga akan mempertimbangkan beberapa faktor seperti kesejahteraan, kepentingan anak, kemampuan orang tua, dan sebagainya.
Kami juga turut merasakan apalagi seorang ibu, dia yang mengandung hampir 9 bulan ada di kandungan ibu, diberi asi, tiba tiba ada persoalan hubungan suami istri dan terjadi perceraian.
Karena kita berada di wilayah hukum Indonesia, maka pegangan kita semua adalah putusan pengadilanpengadilan”, katanya.
(Red/Yusuf Stefanus)
